Kerja Sama Air antara Hulu dan Hilir

"Tentu sangat logis bila pengguna sumber daya air di hilir membayar kepada penyedia jasa lingkungan"

 PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tahun 2013 sebagai Tahun Kerja Sama Air Internasional melalui Resolusi A/RES/65/154 pada akhir 2010. Sejalan dengan penetapan tersebut, Hari Air Sedunia diperingati tiap tanggal 22 Maret, dan tahun ini mengambil tema yang sama, yaitu ''Kerja Sama Air''.

Air dan pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari daerah aliran sungai (DAS) yang merupakan satuan ekosistem yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung. Daerah tersebut menerima dan mengumpulkan air hujan, kemudian mengalirkannya menuju satu outlet. Batas alam yang berupa punggung-punggung gunung menyebabkan air dari satu DAS tidak mengalir ke daerah aliran yang lain, dan seluruh permukaan daratan merupakan bagian dari DAS. 

Dengan demikian, sebuah daerah aliran sungai tidak dibatasi oleh batas administratif suatu daerah, tapi oleh batas ekologis. Sebuah daerah aliran sungai kecil bisa jadi terletak hanya pada sebuah kabupaten, sebaliknya banyak daerah aliran sungai terletak pada beberapa kabupaten, provinsi, bahkan negara. 

Salah satunya adalah Sungai Nil, salah satu sungai panjang yang melintasi sembilan negara, yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Mesir.

Dampaknya, daerah aliran sungai lintas batas tersebut acap memicu konflik, bahkan perang antarpengguna. Sebut saja konflik antara Mesir/ Sudan dan negara-negara yang berada di hulu Nil, antara Bangladesh dan India atas Sungai Gangga, atau antara Slovakia dan  Hongaria atas Sungai Donai.

Di Indonesia, sengketa pengelolaan sumber daya air dan DAS sering terjadi pada daerah aliran sungai lintas kabupaten atau provinsi, bahkan antarpengguna sumber daya air dalam DAS satu daerah. Contoh sengketa antara Subak Yeh Gembrong dan PDAM di Tabanan dan antara Subak Gede Eka Tani dan PDAM di Buleleng Bali.

Kemudian, perebutan sumber mata air antardesa di Garut Jabar, dan konflik pengelolaan sumber daya air untuk pariwisata antara dua desa yang merupakan perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kendal. Yang masih hangat dalam ingatan kita, konflik antara Pemkot Solo dan Pemkab Klaten atas mata air Cokro Tulung.

Kerja Sama Pengelolaan

Penyebab konflik terkait pengelolaan air tersebut karena tidak ada kerja sama antarpemangku kepentingan dalam kawasan daerah aliran sungai. Tiap pihak hanya mengutamakan kepentingan masing-masing,  terutama dalam memanfaatkan sumber daya air, tanpa memedulikan jaminan keberadaan dan kualitas sumber daya itu memerlukan pengelolaan yang terpadu dari hulu. 

Untuk menjamin fungsi penyerapan air hujan, idealnya daerah hulu ditutupi oleh hutan. Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dalam satu daerah aliran sungai sedikitnya 30% wilayah berupa kawasan hutan dengan sebaran proporsional. 

Kenyataannya di Indonesia, terutama di Jawa, daerah hulu sungai bukan lagi kawasan lindung yang menjadi wewenang pemerintah. Hampir tiap jengkal tanah menjadi milik pribadi sehingga lebih sulit untuk menjamin daerah tersebut tetap berupa hutan. Daerah hulu umumnya merupakan desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan dan kurang tersentuh pembangunan. 

Tingkat kesejahteraan warga di daerah itu rendah dengan kapasitas SDM yang relatif rendah pula. Umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Karena desakan perekonomian dan pertambahan penduduk, sementara mereka tidak punya keterampilan lain, lahan-lahan dengan kelerengan tinggi yang semula berupa hutan rakyat dikonversi menjadi lahan pertanian tanaman pangan. 

Kerusakan hutan dan lingkungan di daerah hulu menyebabkan eksternalitas negatif bagi daerah hilir. Sebaliknya, jika kelestarian daerah hulu terjaga akan menyebabkan eksternalitas positif dengan terjaganya stabilitas tata air pada seluruh bagian daerah aliran sungai. Karena itu, pengelolaan sumber daya air tidak dapat dilakukan secara parsial, harus ada kerja sama pengelolaan dari hulu ke hilir. 

Para pihak yang berkepentingan harus bersama-sama menyusun program agar semua pihak memperoleh manfaat yang adil atas sumber daya air. Tentu sangat logis bila pengguna sumber daya air di hilir membayar kepada penyedia jasa lingkungan, dalam hal ini masyarakat di daerah hulu, guna menjamin kelestarian hulu DAS demi keterjagaan pasokan dan kualitas air. 

Pembayaran oleh pengguna sumber daya air digunakan untuk rehabilitasi atau membiayai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat daerah hulu. Dengan demikian ada sinergi antara hulu dan hilir, serta semua pihak memperoleh manfaat secara adil. 

Secara mudah, pembayaran yang adil bagi penyedia jasa lingkungan bisa dihitung dari banyaknya kerugian yang diderita bila daerah hulu rusak. Contohnya, ketika terjadi banjir di DKI Jakarta, kerugian mencapai Rp 32 triliun (Okezone, 30/1/13). Lain cerita bila dilakukan kerja sama antara Jakarta dan Bogor yang merupakan hulu sungai-sungai yang mengalir di Jakarta. 

Jakarta membayar sepertiga saja dari kerugian tersebut untuk mendanai program-program pelestarian dan penyelamatan daerah hulu. Tentu bencana dapat dihindari dan semua pihak memperoleh manfaat yang adil atas sumber daya air. Tahun Kerja Sama Air Internasional dan Hari Air Sedunia ini merupakan saat tepat untuk membenahi pengelolaan DAS pada semua lini, sekaligus menggalang kerja sama air secara terpadu, dari hulu sampai hilir. 

dimuat di Suara Merdeka tanggal 23 Maret 2013

Sampah Tanggung Jawab Produsen

"Masyarakat dituntut kritis dengan memilih produk dari produsen yang bertanggung jawab terhadap sampah produksinya"

BANJIR karena sampah menggunung hingga menyumbat saluran air seperti terjadi di Bandung baru-baru ini (antaranews, 13/04/12) seolah-oleh menjadi perkara lumrah dan tidak mengejutkan. Berita yang sama pasti pernah kita baca dan dengar dari berbagai media tiap musim hujan. Sampah, terutama bagi kota-kota besar adalah masalah kronis yang sulit ditangani. Bahkan, permasalahannya meningkat dari waktu ke waktu.

Penduduk yang makin banyak dan gaya hidup konsumtif menjadi sumber utama sampah di perkotaan. Di kota metropolitan tiap orang rata-rata menghasilkan 0,35 liter sampah per hari. Artinya, dengan jumlah penduduk mendekati 10 juta, Jakarta menghasilkan sampah 33.627 m3/ hari, Surabaya 10.509 m3, Bandung 8.382 m3, dan Semarang 5.446 m3/ hari. Dari jumlah tersebut, sepertiganya sampah anorganik, yang tidak mudah terurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah perkotaan, sebagian besar masih menggunakan metode konvensional, yaitu kumpulkan, angkut, dan timbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Akibatnya, daya tampung tempat pembuangan itu makin menurun sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Pencemaran lingkungan dan kesulitan mencari lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah menjadi masalah sulit bagi pemkot/ pemkab.

Berbagai upaya sudah dilakukan, misalnya mendirikan pengolahan sampah terpadu ataupun pengelolaan sampah berbasis teknologi. Pada tingkat masyarakat, berbagai kalangan sudah aktif mengampanyekan dan melakukan upaya pengurangan lewat konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Namun upaya itu  belum menampakkan hasil signifikan, volume sampah terus bertambah tiap hari.

Mengapa? Tanggung jawab siapa sebenarnya penanganan sampah? Perkotaan umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk yang tinggi dan merupakan daerah pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapitanya pun lebih tinggi dari pedesaan. Peningkatan perekonomian warga, mendorong peningkatan konsumsi barang baru yang lebih mutakhir.

Adalah tanggung jawab produsen untuk memastikan bahwa barang yang diproduksinya dapat dimusnahkan tanpa mencemari lingkungan. Produsen tak hanya memproduksi barang, namun dari awal sudah mendesain cara pemusnahannya sehingga tidak membebani lingkungan.

Insentif Prolingkungan

Tanggung jawab produsen diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Produsen wajib mencantumkan label yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan produknya. Kemasan dan barang produksi yang tak dapat atau sulit terurai oleh proses alam jadi tanggung jawab produsen untuk mengelolanya.

Bukannya tidak ada produsen yang sudah mendesain produk dan kemasannya agar tidak menjadi beban bagi lingkungan. Misalnya produsen minuman dalam kemasan botol kaca. Biasanya mereka bersedia membeli kembali kemasan untuk dipakai ulang setelah melewati proses pembersihan.

Contoh lain adalah produsen yang membina usaha kecil untuk memanfaatkan kemasan produk yang dihasilkannya sebagai bahan baku industri rumah tangga. Namun, jumlah produsen semacam itu masih sangat kecil di tengah membanjirnya produk konsumsi.

Semestinya pemerintah bisa mendorong upaya-upaya itu melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Termasuk memberikan insentif kepada produsen yang bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksi melalui pengurangan pajak atau pemberian label tertentu. Sebaliknya, produsen yang mengabaikan tanggung jawabnya memperoleh sanksi setimpal.

Edukasi terhadap masyarakat sebagai konsumen penting dilakukan. Masyarakat dituntut bertindak kritis dengan memilih produk dari produsen yang bertanggung jawab terhadap sampah produksinya.

Dengan demikian ada pembagian tanggung jawab penanganan sampah antara produsen, pemerintah, dan konsumen.

dimuat di Suara Merdeka

AS dan Realisasi Pengurangan Emisi

ERA baru selalu membawa harapan baru. Begitu pula dengan AS dengan kepemimpinan presiden yang baru Barack Obama. Harapan Dunia terhadap perubahan sikap AS terkait kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya pun mulai muncul. Begitu pula dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia.
 
Harapan itu bukanlah hal semu, paling tidak jika dilihat dari gebrakan awal pemerintahannya, dalam hal ini Departemen Luar Negeri AS di bawah komando Hillary Clinton yang lebih ''demokratis".
 
Beberapa perjalanan politik pun dia lakoni, termasuk ke Indonesia, sebagai pembuka sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Tentu hal tersebut tidak lepas dari upaya AS untuk memulihkan hubungan diplomatik di berbagai bidang yang sempat ''terganggu'' saat pemerintahan dijalankan George W Bush.
 
Janji Barack dengan jajarannya untuk lebih akomodatif dalam rangka mengembalikan citra negara adi kuasa tersebut, tentu bagaikan gayung bersambut. salah satunya tentu soal pemulihan catatan hitam Dunia terhadap AS terkait pencemaran lingkungan.
 
Hingga kini, Negeri Paman Sam memang dipandang minir sebagai penyumbang pencemaran emisi karbon tersebar. Hal itu diperparah dengan sikap keras kepala negara itu menolak berbagai perjanjian untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, sumbangan emisi AS telah mempercepat kerusakan dunia.
 
Menurut LSM Gerakan Rakyat Lawan Neo-Kolonialisme-Imperialisme (Gerak Lawan) sebagaimana dilansir berbagai media, metode produksi kapitalistik Amerika Serikat menjadi penyebab utama pemanasan global.
 
Sampai saat ini, 20% penduduk dunia bertanggung jawab atas 60% limbah emisi di udara. Dari jumlah itu, sumbangan emisi gas karbon masyarakat AS 4-5 kali lebih besar dari rata-rata sumbangan masyarakat dunia.
 
Protokol Kyoto
 
Ingatan kita soal Protokol Kyoto yang ditolak AS tentu masih hangat. Ketika itu, berlangsung KTT Bumi di Rio de Janeiro, Juni 1992. Dalam pertemuan, lahirlah kesepakatan untuk mengatasi perubahan iklim dengan salah satu poinnya, menekan pencemaran emisi karbon.
 
Seluruh negara peserta pun telah meratifikasi dan mulai memberlakukannya tahun 1994. Saat itu, juga dibentuk IPCC, lembaga yang menaungi ilmuwan-ilmuwan untuk meneliti penyebab perubahan iklim.
 
Salah satu rekomendasinya, dalam pertemuan COP-3 (1997) menyepakati Protokol Kyoto memuat langkah pengendalian emisi karbon dan menetapkan aturan yang mengikat secara hukum,  terutama bagi negara industri. Proses itu berlanjut dan mulai Februari 2005 Protokol Kyoto berlaku.
 
Dalam protokol, sasaran pengendalian emisi hanya negara maju yang dianggap sumber pencemaran dengan proses industrialisasi. Sebab berdasar penelitian IPCC,  pada masa prarevolusi industri (sebelum 1750) emisi karbon udara menghasilkan CO2 280 ppm dan pascaindustri naik menjadi 375 ppm (2003). Akibatnya, suhu Bumi naik  0,4 derajat celsius.
 
Meski tujuan Protokol Kyoto begitu mulia, dua negara industri AS dan Australia tidak ikut meratifikasinya. Mereka tidak mau terikat secara hukum terkait pembatasan emisi karbon.
 
Sebab hal itu  akan memengaruhi kondisi industri negara dan konsekuensi dana yang sangat besar, terkait peremajaan serta modernisasi alat industri agar emisi karbon berkurang. Penolakan dua negara itu membuat pengaturan 40 persen emisi negara industri tidak masuk Protokol Kyoto. Hal itu terus berlanjut hingga Protokol Kyoto akan berakhir 2012.  Sikap AS pun tidak berubah. 
Meski demikian, upaya berbagai negara, termasuk Indonesia untuk memengaruhi negara-negara industri tidak surut. Sebagai salah satu dari 8 negara pemilik hutan terbesar, Indonesia menginisiasi kelanjutan Protokol Kyoto.
 
Akhirnya bergabunglah 11 negara yang mendorong langkah tersebut dalam bentuk pertemuan lanjutan di Bali. Dalam COP-13 Konferensi Bali Desember 2007 lahir kesepakatan tentang peta alur jalan (roadmap) menuju ke Denmark (2009), dengan salah satu agenda dukungan negara Industri, termasuk AS untuk menekan emisi karbon lewat penyelamatan hutan dunia .
 
Perubahan Sikap
 
Dalam Roadmap Bali, ada beberapa perubahan sikap negara-negara penentang Protokol Kyoto. Australia misalnya, selain menerima kesepakatan yang awal yang akan disempurnakan dalam pertemuan di Denmark (2009), negara itu membuat komitmen bantuan dengan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan hutan-hutan  Indonesia.
 
Salah satunya, rehabilitasi hutan gambut Namun sikap Amerika, meski agak berubah, tetap tidak menargetkan hasil konvensi yang mengikat secara hukum, seperti halnya Protokol Kyoto. AS juga menerapkan prasarat akan mengikuti hasil kesepakatan baru Roadmap Bali, asalkan India dan China ikut menandatanganinya.  
 
Penyempurnaan Roadmap Bali yang sudah semakin dekat di Denmark tahun ini, dan perubahan pemerintahan AS patut ditindaklanjuti, terlebih oleh Indonesia yang selama ini giat melakukan mitigasi untuk mewujudkan program nyata pengurangan emisi karbon.
 
Di satu sisi, AS di bawan kepemimpinan Barack Obama butuh pengakuan-pengakuan dunia dan mengangkat ’’citra’’ negara, di sisi lain Indonesia butuh dukungan kuat AS agar program penurunan emisi karbon lewat pemulihan hutan benar-benar menjadi tanggung jawab semua negara di dunia. Dua kepentingan yang saling menguntungkan itu sebenarnya sudah sangat tepat untuk dijalankan. Terlebih, itu juga akan menghilangkan citra buruk AS sebagai perusak lingkungan.
 
Sebuah peluang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Begitu juga dengan pintu diplomasi AS yang kini tengah terbuka lebar di bawah eksekutor Hillary Clinton. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih intensif lagi untuk mewujudkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga program pengurangan emisi karbon terwujud. Termasuk, dukungan riil finansial negara-negara Industri bagi negara pemilik hutan, melalui AS.
 
Memang saat itu telah ada semacam ’’janji’’ negara industri mengenai bantuan rehabilitasi hutan demi kepentingan bersama (dunia). Namun hingga sekarang, belum banyak janji yang terealisasi. Janji itu kini kandas sampai tahap mitigasi.
Mungkin, dengan merangkul pemerintahan baru Amerika itulah Indonesia dapat lebih berperan dalam upaya pengurangan emisi global. Sebab, tidak dapat dipungkiri, AS masih negara yang sangat, bahkan paling berpengaruh untuk menentukan arah kebijakan dunia yang di dalamnya mencakup realisasi pengurangan emisi karbon

Ego Energi vs Kelestarian Hutan

KEBUTUHAN sumber energi dewasa ini tak bisa dihindari telah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh umat manusia di dunia. Energi, terutama sebagai bahan bakar, merupakan hal yang tiap hari dicari. Mesin-mesin industri, sarana trasportasi, bahkan rumah tangga, bergantung kepada alat-alat penopang hidup yang membutuhkan energi agar bisa beroperasi.
Ketika penduduk semakin banyak, tentu kebutuhan energi juga meningkat, baik yang berbahan bakar fosil maupun nabati. Sebagai ilustrasi, kebutuhan akan energi listrik di Pulau Jawa saja masih sulit terpenuhi. Dengan daya mampu netto 18.406 megawatt (MW), sistem Jawa-Bali memiliki pembangkit sebanyak 216 unit. Selain pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik yang memasok daya ke sistem tersebut adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 8.740 MW.
Kemudian pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) 5.985 MW, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) 1.483 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 774 MW, dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 66 MW.
Dibanding dengan tingkat kebutuhan yang terus bertambah, pasokan pembangkit-pembangkit itu kini kurang mencukupi alias defisit. Jika terjadi kerusakan atau keterlambatan bahan bakar, pasti terjadi pula pemadaman. Kalau pun tidak, pasti diterapkan pembatasan-pembatasan yang berbuntut pada pengurangan aktivitas industri. Seperti terjadi pada pertangahan tahun lalu, terjadi gangguan pasokan daya listrik di PLTU Paiton Unit 7, Jatim, berdaya 600 MW milik PT Paiton Energy Company (PEC) sejak Selasa (19/6/ 2008); PLTU Cilacap Unit 2, Jateng, 300 MW; dan PLTGU Cilegon, Banten, sekitar 100 MW, karena perawatan dan lain-lain.
Kebutuhan energi itu belum termasuk kebutuhan transportasi, listrik pulau-pulau besar lain (25%), kebutuhan nasional, dan kebutuhan langsung industri. Pemenuhan kebutuhan energi pun kini menjadi panglima utama yang terus digenjot, terutama dengan mengandalkan batubara. Setelah menjadi pemasok utama energi serta lewat pemerintah melalui kebijakan energi nasional dengan mencanangkan PLTU 10 ribu MW, Peraturan Presiden (Perpres) 71/2006 dan 72/ 2006, dan baru saja dijamin dengan Perpres 91/2007, membuat eksploitasi batubara semakin gencar.

Hutan Dikorbankan

Tentu memacu program pemenuhan energi, terutama batu bara, akan membawa dampak yang cukup berat. Hutan pun rusak. Kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektare (ha) setiap tahun. Kerusakan itu kini mencapai 40 persen atau 50 juta ha, dan membutuhkan 25 tahun untuk memulihkannya.

Salah satu penyebab utama kerusakan hutan, terutama di Kalimantan, adalah kegiatan ekplorasi batubara. Ribuan hektare hutan kembali rusak. Bahkan kerusakan hutan di Kalimantan Timur telah mendatangkan bencana. Wilayah Balikpapan yang semula tak pernah dilanda bencana, tahun lalu diterjang banjir. Samarinda juga demikian. Terakhir, banjir menerjang Kabupaten Kutai Kertanegara. Pemkab Kutai Kertanegara mengakui bahwa bencana itu timbul akibat kerusakan hutan dan tambang batubara. Bahkan 315 dari 705 kuasa pertambangan batubara Kaltim ada di kabupaten tersebut (Kompas, 6/1).

Ancaman atas kelestarian hutan juga datang dari upaya pemenuhan energi lewat bahan bakar nabati (biofuel). Lewat Peraturan Menteri ESDM No 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain, disebutkan mulai Januari 2009 badan usaha pemegang izin usaha bahan bakar diwajibkan menjual BBN, yakni biodiesel minimal satu dari jumlah konsumsi bahan bakar transportasi public service obligation (PSO) dan transportasi non-PSO.

Kewajiban terus bertambah hingga 25% pada 2025. Berkait dengan kewajiban itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Sabtu (6/12/2008),  

menegaskan, pemerintah telah meminta percepatan kewajiban menggunakan BBN, setidaknya mulai Januari 2009. Volume wajib penggunaan crude palm oil (CPO)/ sawit yang kini hanya 1,2 juta ton harus ditingkatkan menjadi 2,5 juta ton sesuai dengan kapasitas industri dalam negeri.

Saat ini, dari 18 juta ton CPO produk dalam negeri, 4,5 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri non-BBN. Sisanya untuk ekspor dan kebutuhan BBN terbatas. Padahal tanpa peraturan tersebut, hutan Kalimantan juga rusak akibat sawit.
Berdasar pemantauan lembaga Save Our Borneo, laju kerusakan hutan (deforestasi) Kalimantan telah mencapai 864 ribu ha/tahun, yang 80 % di antaranya akibat pembukaan lahan sawit. Paling parah terjadi di Kalimantan Tengah, mencapai 256 ribu ha/tahun.

Padahal Indonesia dalam Deklarasi Sidney hasil forum APEC 2007 telah berkomitmen untuk menyelematkan hutan Kalimantan. Sebagai imbal balik, Indonesia mendapatkan komitmen bantuan 20 juta dolar AS dan 100 juta dolar Australia. Direncanakan, hutan dalam kawasan APEC bisa bertambah hingga 20 juta hektare sampai dengan 2020, perbaikan kawasan hutan gambut Kalimantan, penyelamatan 70 ribu hektare hutan rawan dan menanam 100 juta pohon baru. Bantuan itu akan bertambah, karena tidak termasuk program pengurangan emisi rumah kaca hingga 30 tahun ke depan.

Dalam tataran itulah sikap mendua timbul. Di satu sisi, ingin memenuhi kebutuhan energi, baik lewat pertambangan fosil maupun lewat pengembangan biodisel (sawit); di sisi lain hutan perlu diselamatkan. Padahal, eksploitasi tambang batubara ataupun pengembangan sawit telah terbukti justru merusak hutan. 

Tidak adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk pemenuhan energi tanpa merusak hutan? Toh, Indonesia kaya akan energi matahari, angin, gelombang air laut, panas bumi, dan lain sebagainya, yang lebih ramah lingkungan?

Bukankah kerusakan hutan pun telah terbukti mendatangkan kerugian yang tidak dapat dinilai, sebab berkait dengan keselamatan jiwa manusia? Kalaupun tidak bisa dihindari, adakah pemetaan yang jelas tentang tata guna lahan yang lebih mengutamakan kelestarian hutan?

Semua itu kembali kepada kebijakan dan perencanaan nasional terpadu, yang pada akhirnya akan menentukan pemenuhan energi dan kelestarian hutan. Tentu, jika diminta untuk memilih, kita akan mengutamakan keselamatan jiwa dengan mempertahankan hutan yang tersisa, bahkan  merehabilitasi hutan-hutan yang sudah rusak.

 dimuat di Suara Merdeka tanggal 8 Januari 2009

Banjir dan Pengelolaan DAS Antardaerah

"Daerah hilir sebagai pemanfaat air membayar sejumlah kompensasi kepada daerah hulu. Dengan demikian, daerah hulu mau memerankan fungsinya sebagai penjaga lingkungan."

SETIAP musim hujan, banyak kota dan kabupaten di Pulau Jawa menjerit akibat banjir kiriman. Sebut saja Jakarta. Ribuan warga Ibu Kota itu setiap tahun harus menanggung derita akibat musibah tersebut. Meski demikian, penyelesaiannya selalu parsial.

Gegap gempita penanganan banjir hanya terfokus pada saat kejadian. Ketika hujan reda (musim hujan berakhir), hilang pula ingatan orang akan akibat bencana itu . Dampaknya, sumber utama banjir tak terselesaikan. Kalaupun ada, program yang mencuat justru hanya datang dari Pemprov DKI.
Contohnya, pembuatan kanal raksasa keliling Jakarta untuk mengatasi banjir kiriman dari Bogor. Namun bagaimana dengan penataan kembali  wilayah Bogor?

Hal serupa juga menimpa banyak kota lain. Misalnya, banjir besar yang melanda Kudus, Cepu, Blora, Pati, Grobogan, dan Solo. Penyelesaiannya pun tetap sama. Pemerintah daerah (pemda) masing-masing bekerja parsial. Mereka sering mendengungkan bahwa musibah tersebut akibat banjir kiriman. Benarkah?

Label banjir kiriman seolah menjadi pembenar bagi wilayah yang tertimpa bencana, bahwa mereka adalah korban. Saat itulah, dengan ringan mereka menuding daerah lain sebagai penyebabnya. Mengapa begitu?
Sebenarnya hampir tak ada sungai yang mengalir hanya di satu kota atau kabupaten. Anak sungai atau sungai akan bertemu dangan sungai-sungai lain dan berakhir dalam satu muara.

Kesatuan wilayah itu disebut sebagai daerah aliran sungai (DAS). Wilayah DAS dimulai dari mata air di pegunungan sampai muara di laut. Kesatuan wilayah DAS tak dapat dipisahkan oleh batas administratif.

 Hal yang terjadi atas satu bagian DAS akan membawa akibat bagi lainnya. Ibarat satu tubuh, bila kaki sakit, bagian yang lain juga merasakan dampaknya. Banjir di daerah hilir merupakan akibat kekurangtepatan pengelolaan seluruh wilayah DAS. Jadi, istilah banjir kiriman sangat keliru. Banjir di Jakarta bukanlah kiriman dari Bogor, karena dua daerah itu masih dalam satu wilayah DAS Ciliwung-Cisadane.

Sayangnya, pengelolaan DAS justru dilakukan secara parsial. Setiap daerah hanya mengurusi bagian dalam wilayah administrasi masing-masing. Tidak ada sinkronisasi pengelolaan antara wilayah hulu, tengah, dan hilir.

Tiada Hutan

Pengelolaan wilayah berjalan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Alih fungsi kawasan lindung pun dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan DAS. Hampir tak ada lagi hutan di sepanjang DAS.
Sebaliknya, pertanian, permukiman, dan industri tumbuh subur di wilayah tersebut. Akibatnya, daya serap tanah atas air hujan menurun, bahkan hampir semuanya dikirim kembali ke laut tanpa penyerapan.Kondisi itu membuat banjir dan longsor akan terus mengancam di masa mendatang.

Banyak pula kerugian lain yang harus kita tanggung. Pertama, keseimbangan air tak tercapai. Konsekuensinya, kebutuhan air harus dipenuhi dari sumber lain di luar air tanah dan permukaan. Kedua banjir dan longsor mengakibatkan erosi, penipisan top soil, dan sedimentasi di waduk serta sungai. Daya dukung air untuk pertanian juga berkurang. Akhirnya, terjadi penurunan produktivitas lahan.  Sebagian besar DAS di Indonesia sudah mengalami disfungsi tersebut.
Menurut data Departemen Kehutanan, 116 DAS dari 141 DAS di Pulau Jawa dalam kondisi kritis. Sebanyak 16 DAS termasuk dalam kategori I atau sangat kritis sehingga memerlukan penanganan serius dan segera. Seratus lainnya masuk kategori II atau bila terlambat direhabilitasi akan bertambah rusak. Kondisi DAS di luar Jawa tak jauh berbeda. Sebanyak 175 dari 326 DAS rusak. 

Fungsi DAS

Fungsi wilayah sekitar DAS harus dikembalikan sebagai kawasan lindung (hutan). Kondisi ekologis dan tata guna lahan harus ditinjau ulang. Memang agak sulit mengubah tata guna lahan yang telanjur menjadi kawasan pertanian, permukiman, dan industri. Apalagi pengelolanya terkotak-kotak dengan alasan desentralisasi dan kewenangan daerah. Konversi lahan agar pendapatan daerah terdongkrak pun tak terhindarkan.

Paradigma semacam itu telah berlangsung bertahun-tahun, dan sekarang kita menuai hasilnya (banjir, krisis air, dan longsor). Namun, para pengambil kebijakan tak juga bertindak untuk mengatasi akar permasalahannya. Dari tahun ke tahun, kerusakan justru semakin parah.

Untuk mengembalikan fungsi DAS, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus terpadu dari hulu ke hilir. Sebenarnya, ada solusi yang bisa menguntungkan semua pihak, yaitu melalui sistem kompensasi.
Cara yang paling sederhana adalah dengan penerapan kompensasi pemanfaatan air. Daerah hilir sebagai pemanfaat air membayar sejumlah kompensasi kepada daerah hulu. Dengan demikian, daerah hulu mau memerankan fungsinya sebagai penjaga lingkungan.

Model pengelolaan tersebut sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang mengikat semua daerah. Namun, harus ada pengawalan berkait dengan kepastian pelaksanaan aturan tersebut.

Hal lain yang mungkin dilupakan adalah soal penghitungan nilai air itu sendiri. Sebab, air kini hanya dinilai dari wujudnya. Harga air belum dikaitkan dengan jasa perawatan wilayah tangkapan air.

Memang, jika itu diterapkan, harga air akan menjadi  sangat mahal sekaligus murah. Mahal jika dilihat dari nominalnya, tetapi murah jika dilihat daerah hilir tak akan ”kehilangan” lagi kekayaannya akibat longsor, sedimentasi, dan banjir. Terlebih, harga itu menjadi pantas karena daerah hulu wajib menjaga kawasannya agar tidak berubah, sehingga fungsi DAS tetap terjamin.
Memang tidak mudah untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang ideal semacam itu. Diperlukan kesungguhan semua daerah yang masuk dalam satu wilayah DAS. Juga perlu kerja keras dan ”pengorbanan”.

Maukah setiap daerah mengesampingkan kepentingan masing-masing demi keberlangsungan fungsi DAS? Menyingkirkan egoisme kewilayahan dan bergandengan tangan atas nama kepentingan serta keuntungan bersama?

 

dimuat di Suara Merdeka  tanggal 14 Februari 2008

Bergantung kepada Sungai

SALAH satu masalah besar yang mendera negeri ini dan menjadi polemik berkepanjangan adalah kerusakan hutan serta kebutuhan energi. Padahal secara langsung maupun tidak, keduanya sangat berkait erat.

Pada awal perjalanan era Orde Baru, kita dihadapkan kepada dua pilihan pengembangan power plan. Yaitu membangun pembangkit-pembangkit listrik skala kecil untuk kawasan-kawasan regional dengan jaringan-jaringan mandiri, atau mengembangkan pembangkit-pembangkit besar yang tersentral.

Mengingat kondisi pemerintahan dan politik saat itu, mega-megaproyek menjadi pilihan. Proyek terpadu antara pembangkit listrik, bendungan besar, dan sistem kelistrikan Jawa-Bali pun segera terwujud. Semula, sistem itu berjalan lancar karena kondisi lingkungan masih baik dan tingkat kebutuhan energi masih sedikit, sehingga bisa terpenuhi oleh sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dibangun.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, kondisi lingkungan terdegradasi. Hutan banyak yang rusak. Tentu hal itu memengaruhi kelangsungan pasokan energi. Sebab, beberapa power plan ternyata masih berupa PLTA yang sangat dipengaruhi oleh kondisi hutan. Tengok saja, PLTA-PLTA di Jawa Barat seperti Cirata yang menghasilkan 1.008 MW, Bendung Jatiluhur 180 MW, dan Saguling 700 MW. Belum lagi PLTA Mrica/Garung/Ketenger di Jawa Tengah, yang menghasilkan 215 MW dan PLTA yang memanfaatkan aliran Sungai Brantas dengan kekuatan produksi 275 MW.

Fakta itu seharusnya membuat kita sadar untuk lebih memperhatikan keselamatan hutan. Terlebih, kerusakan hutan ternyata membuat PLTA-PLTA itu tidak bisa menghasilkan energi maksimal. Salah satu contohnya, kerusakan hutan di daerah hulu Sungai Citarum yang mengakibatkan kerja turbin pembangkit listrik Bendung Jatiluhur tidak lancar. Bahkan tahun lalu, ketika kemarau, volume bendungan tersebut turun drastis. Saat itu, air yang tersisa hanya 800,15 juta m3.

Jika dibandingkan dengan kondisi normal, tentu jumlah itu sangat sedikit. Sebab, bendungan sebenarnya mampu menampung 1,8 miliar m3. Kondisi itu mengakibatkan pelepasan air juga tidak maksimal dan tidak cukup kuat untuk memutar keenam turbin pembangkit di lokasi tersebut.

 

Sedimentasi

 

Kondisi tak jauh berbeda juga menimpa PLTA Saguling yang memanfaatkan aliran Sungai Cirata di Purwakarta. Degradasi lingkungan dan kerusakan hutan di daerah aliran sungai tersebut membuat tingkat sedimentasi yang masuk ke Bendung Saguling semakin meningkat. Kini, sedimentasinya telah mencapai 5,5 juta m3 per tahun. Padahal, saat pembuatan awal, bendung itu diprediksi dan dirancang untuk mengatasi sedimentasi maksimal 4 juta m3. Tentu saja, hal itu membuat usia bendung semakin berkurang.

Kerusakan lingkungan dan hutan juga terlihat lewat input air ke Bendung Saguling. Ketika musim hujan, air yang masuk bisa mencapai 400-600 m3/detik, namun saat kemarau air yang masuk pernah mencapai titik terendah, yakni 4 m3/detik.

Padahal, saat awal pembuatan, input air ke bendungan relatif stabil, 100-200 m3/detik, baik ketika kemarau maupun saat musim hujan.Itu terjadi akibat lahan tidak mampu lagi menahan air saat hujan, dan hanya sedikit air yang bisa dicadangkan ketika kemarau. Akar masalahnya, tentu kerusakan hutan.

Bagaimana dengan kondisi bendung dan PLTA di Jawa Tengah? Ternyata nasibnya tak jauh berbeda. Bendung Sudirman/Mrica, misalnya. Kerusakan daerah aliran Sungai Serayu juga membuat PLTA tidak bisa bekerja maksimal. Bahkan usia bendung diperkirakan telah menyusut 5-10 tahun dari rencana semula. Tingkat sedimentasi menembus angka 10 juta m3 per tahun, dengan total endapan mencapai 71,73 juta m3.

Kondisi itu menyebabkan kapasitas tampung bendungan terus menyusut dan akhirnya memengaruhi pelepasan serta kemampuan air memutar turbin pembangkit listrik yang ada. Akibatnya, bisa diprediksi, bahwa krisis energi jelas mengancam kita pada masa yang akan datang.

Memang, jika dilihat dari sistem kelistrikan Jawa-Bali dengan kapasitas terpasang 19.615 MW, daya keseluruhan 18.402 MW, dan jumlah pembangkit 216 unit, sumbangan PLTA hanya 5,3%. Sebagian besar memang ditopang PLTB (batubara) 47,7%, kemudian minyak 21,6%, gas 17,4%, dan Geothermal 6,3%.

 

Namun, haruskah kita bergantung kepada sumber lain yang tidak terbaharui? Seharusnya kita mulai menimbang kembali untuk mempercepat pemulihan kondisi hutan. Dengan demikian, pasokan energi bisa bergantung kepada kekuatan aliran sungai yang terjamin keberlangsungannya. Terlebih, sumber energi seperti batubara dan minyak menyumbang polusi serta mempercepat pemanasan global, yang pada akhirnya mengancam keselamatan kita.

 

dimuat di Suara Merdeka tanggal 14 Juli 2007

Menata Perikanan Nasional

POTENSI terbesar negara kepulauan seperti Indonesia, tentu saja sektor perikanan dan kelautan. Terlebih lagi, luas laut Indonesia baik yang berupa perairan teritorial, nusantara, maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 5,8 juta m2. Di dalamnya, Ikan, minyak lepas pantai, terumbu karang, dan potensi wisata melimpah. Meski demikian, semua itu belum membuat Indonesia menjadi negara yang kaya. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, mengapa demikian?

Jika melihat salah satu saja, yakni ikan, mustahil Indonesia belum juga makmur. Sebab, potensi lestari perikanan nasional mencapai 6,26 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, 4,4 juta ton di antaranya berada di wilayah tangkap perairan Indonesia dan 1,8 juta ton lainnya berada di perairan ZEE. Namun sekali lagi, potensi tinggal potensi. Tanpa pengelolaan dan pola pemanfaatan yang baik, semua itu tidak akan membuat kita menjadi apa-apa.

Terkait hal tersebut, paling tidak ada empat masalah yang harus dibenahi. Yakni teknologi tangkap, status hukum perikanan di mata internasional, dan nasib nelayan. Pertama, pembenahan dan peningkatan teknologi tangkap nelayan. Pembenahan ini perlu dilakukan mengingat potensi ikan yang telah termanfaatkan oleh nelayan/dunia perikanan nasional baru mencapai 3,8 juta ton per tahun.

Keterbatasan teknologi dan kelas kapal, membuat jangkauan dan jumlah tangkap nelayan terbatas. Memang, banyak kapal kecil yang bisa menjangkau samudra lepas bahkan sampai ke perairan Australia. Namun mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jika memiliki alat tangkap modern dan kapal besar, waktu tangkap akan lebih cepat. Dampaknya, kuantitas-berangkat dan pulang- menangkap ikan juga meningkat yang akhirnya berpengaruh pada hasil tangkapan. Di sisi lain, kemampuan tangkap yang rendah itu membuat nelayan tidak bisa bersaing dengan kapal asing, baik yang masuk secara legal maupun ilegal.

Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi mengungkapkan, pencurian ikan oleh kapal asing telah merugikan Indonesia Rp 30 triliun per tahun. Hal ini tidak akan terjadi jika kemampuan tangkap nelayan -baik dari segi alat maupun kapal- melebihi atau minimal sama dengan kapal-kapal asing tersebut.

Pembenahan kedua adalah pemosisian dan status hukum hasil perikanan Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini perlu dibenahi karena banyak produk perikanan nasional yang "dipersulit" bahkan ditolak pasar internasional. Salah contohnya, tuna biru. Banyak nelayan yang tidak bisa menikmati harga tuna biru 25-50 dolar AS/kg karena Indonesia belum tergabung dalam Committee for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna (CCSBT). 

Akibatnya, Indonesia -dalam hal ini nelayan- hanya bisa menjual tuna dengan harga murah kepada negara-negara pemilik label atau anggota CCSBT. Merekalah yang menikmati harga tinggi tuna biru. Bahkan tahun lalu, kuota tangkap nelayan Indonesia dibatasi. Kondisi serupa juga terjadi pada udang windu. Tentu saja, jika Indonesia bisa menjadi anggota CCSBT, nelayan akan lebih makmur karena bisa menikmati harga tinggi komoditas-komoditas tersebut.

Ketiga, memperbaiki nasib nelayan. Hal ini sangat diperlukan karena merekalah ujung tombak dunia perikanan Indonesia. Sebagai nelayan, setiap saat mereka mempertaruhkan hidup dan keselamatan untuk bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya laut. Namun nasib mereka justru yang paling sulit. Tidak ada sistem dan jaminan yang benar-benar bisa membuat mereka hidup lebih layak.

Setiap musin paceklik tangkap, banyak nelayan yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka harus utang kepada pedagang atau menjual sebagian harta bendanya untuk bertahan. Kesulitan akan bertambah tatkala mereka akan kembali melaut kembali. Bekal, bahan bakar, umpan, atau alat lainnya yang harus dimiliki, membuat nelayan kembali terjerat utang-dalam hal ini sistem ijon- dengan para pemilik modal. Karena itu, meski menangkap banyak ikan, mereka tetap kekurangan karena harus melunasi utang-utangnya.

Di luar masalah itu, ketika sampai di TPI, hasil tangkapan nelayan juga menyusut drastis. Alang-lang, pajak tangkap, sewa basket/keranjang, dan potongan-potongan lain sudah menanti. Justru mereka yang berada di darat, lebih diuntungkan oleh nelayan. Namun sekali lagi, nelayan tetap harus berjuang sendiri tatkala kesulitan.

 

Jika ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan jumlah nelayan akan terus berkurang. Akhir dari semua itu, potensi laut,dalam hal ini ikan, tetap tidak bisa membuat Indonesia makmur.

dimuat di tanggal Suara Merdeka16 Juni 2007

Tren Pasar dan Lingkungan

EKOLOGI versus tren pasar memang menimbulkan gejolak, dan hingga kini belum terselesaikan. Kepentingan yang lebih mendesak seperti air, udara sehat, dan kehidupan sehat, sering terabaikan. Sebab secara riil, meski penting dan harus didapatkan setiap hari, barang-barang itu merupakan benda bebas nilai yang bisa serta berhak dimiliki oleh siapa pun.

Berbeda dari hutan penghasil kayu -meski tidak setiap saat orang membutuhkannya- nilai ekonomis melekat bersamanya. Konstalasi rasa dalam pemanfaatan barang tersebut, berdasarkan penelitian Green Peace Asia Tenggara, membuat 2,8 juta hektare hutan kita raib setiap tahun demi pemenuhan kebutuhan pasar.

Kini, saat tren pasar mulai beralih kepada kebutuhan dasar seperti udara sehat dan air bersih, dunia pun beramai-ramai menetapkan dan memopulerkan berbagai aturan berkait dengan pola pemanfaatan dan faktor pelestari barang-barang tersebut.

Tentu, dunia akan berbicara tentang hutan sebagai sumber daya yang bisa mempertahankan kelangsungan suplai air dan udara bersih. Inti permasalahannya, bagaimana hutan bisa selamat agar air dan udara yang ternyata memiliki nilai ekonomis jauh lebih tinggi dari hutan juga terselamatkan.

Namun sayang, belum ada kesepakatan yang jelas mengenai status dari barang-barang tersebut. Hingga sekarang, keduanya -terutama air- sangat terikat erat dengan agraria. Akibatnya, saat ini air dan udara yang seharusnya bebas nilai, kembali dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Sebab, bebas nilai barang-barang tersebut sekarang bisa terpasung oleh rekayasa, baik berupa penguasaan lahan, pembuatan jaringan atau alat, maupun perundang-undangan. Meski demikian, untuk bisa memanfaatan air serta udara, dibutuhkan modal yang tidak sedikit.

Itu pun baru sebatas "kemasannya". Padahal untuk mengembalikan atau menjaga keberlangsungan sumber daya, biaya besar harus dikeluarkan untuk menyelamatkan hutan.

Tren pasar yang kini menuntut kestabilan ekologi baik berupa kepastian suplai air bagi pemenuhan hidup maupun udara bersih demi hidup sehat seluruh umat manusia, membuat Indonesia menjadi sorotan dunia, terutama berkait dengan pengelolaan hutan.

Tuntutan atas keberlangsungan ekosistem hutan tropis -yang akhirnya berbuntut pada pemenuhan kebutuhan pasar akan air dan udara- mendorong beberapa negara di dunia membuat berbagai aturan agar hutan tropis Indonesia tetap terjaga. Salah satunya, dengan label produk lestari atas segala bentuk hasil hutan. Mereka adalah negara-negara yang secara ekonomi menguasai pasar dunia.

Namun sayang, sering terjadi pemberlakuan kebijakan ganda atas aturan-aturan itu. Banyak negara yang lolos dan bisa bermain bebas atas hasil hutan tanpa terbendung oleh aturan sertifikasi hutan lestari -China misalnya- karena negara-negara pemain pasar dunia itu memiliki kepentingan perdagangan yang lebih besar dengan negara yang dimaksud.

Di sisi lain, negara kita juga belum mendapatkan manfaat langsung dari upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan. Misalnya masalah udara bersih sebagai salah satu hasil hutan. Produk itu bebas dan tak terikat oleh ruang/batas geografis negara, sehingga bisa dimanfaatkan oleh negara mana saja dan oleh siapa saja. Akan tetapi, hanya negara pemilik hutan yang harus mati-matian mempertahankan kondisi ekosistemnya. Bahkan mereka harus rela -dengan skema label produk lestari- membatasi eksploitasi atas hutan.

Memang, ada skema yang bisa menguntungkan negara pemilik hutan sebagai penghasil udara bersih lewat kemampuan alam mengurangi emisi karbon dunia. Yakni lewat penjualan jasa lingkungan.

 

Akan tetapi, sudahkah hal itu dirasakan oleh Indonesia. Kembali lagi, kelemahan dalam memasarkan dan memanajemen data, membuat negara kita belum mendapatkan manfaat maksimal atas penjualan jasa lingkungan. Terlebih, negara kita masih dicap sebagai negara yang lemah dalam mengelola hutan. Sebagai bukti, perusakan hutan yang tidak kunjung berhenti. Melihat kondisi tersebut, mau tidak mau kita harus mulai memperbaiki manajemen pengelolaan hutan, sehingga bisa mendapat manfaat maksimal dari penjualan jasa lingkungan dan mendapat keuntungan dari sumber daya air yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh umat manusia di dunia.

dimuat di Suara Merdeka tanggal 6 Juni 2007

Potret Buram Hukum Lingkungan

VONIS bebas bagi PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan presiden direkturnya (SM, 25/4) dari dakwaan pencemaran dan perusakan lingkungan Teluk Buyat, tidak terlalu mengejutkan. Bahkan hal itu sudah bisa diprediksi sebelumnya, terlebih jika melihat kinerja pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

Sejak penandatanganan perjanjian damai RI-Newmont awal tahun lalu di kantor Menko Kesra berkait dengan pencabutan gugatan perdata dan kesedian PT NMR membayar ganti rugi 30 juta dolar AS, sikap pemerintah semakin melunak. Perjanjian itu juga membuat Newmont terbebas dari tuntutan perdata 117,68 juta dolar AS sebagai ganti rugi material dan Rp 150 miliar untuk kerugian immaterial.

Pernyataan KLH yang berubah-ubah sudah mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah untuk mengungkap ketidakadilan bagi warga Teluk Buyat dan lingkungan hidup. Terlebih pascaperjanjian itu, Abu Rizal Bakrie menyatakan bahwa pemerintah belum tentu menang jika tuntutan dilanjutkan.

Kelemahan dan ketidakseriusan pemerintah yang kedua juga terlihat lewat alasan yang membuat PT NMR dan presiden direkturnya lepas dari jerat hukum pidana. Yakni data pencemaran yang diajukan jaksa penuntut umum berbeda dari data penelitian lainnya.

Kita tentu masih ingat tragedi Buyat yang mencuat beberapa tahun silam, tetapi saat ini kembali tenggelam oleh berbagai kasus lingkungan dan musibah lainnya. Sebanyak 266 warga Buyat Pante terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pindah ke permukiman baru Duminaga. Sebab setelah PT NMR membuat pipa sepanjang 10 km dan membuang limbah ke Teluk Buyat, tempat tinggal mereka berubah seperti kawasan penampung limbah. Warga terserang bermacam penyakit seperti TBC, ISPA, lipoma, demetitis, dan cepholgia.

Lebih sayang lagi, pemerintah tidak mampu atau tidak mau membuktikan pencemaran itu dengan data yang akurat. Yang tersisa tinggal penderitaan rakyat kecil dan kerusakan lingkungan hidup di balik gemerlapnya industri pertambangan.

Tentu, itu semua tidak terlepas dari lemahnya penegakan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lazim disebut UULH. Memang benar bahwa sengketa lingkungan berkait dengan kerugian perdata bisa diselesaikan lewat jalur di luar pengadilan. Dalam kasus Newmont, berdasarkan Pasal 30-33 UULH, pemerintah dan pihak yang bersangkutan bisa melakukan negosiasi berkait dengan pelaksanaan ganti rugi yang akhirnya keluar nilai 30 juta dolar AS. Namun berdasarkan pasal-pasal tersebut pula, ganti rugi tidak serta-merta mengubah atau memengaruhi proses hukum pidananya. Apalagi, fakta di lapangan menujukkan bahwa aktivitas pembuangan limbah oleh PT NMR telah mengakibatkan kerusakan sangat fatal di Teluk Buyat. Bahkan telah jatuh korban jiwa.

Seharusnya, pemerintah lewat lembaga peradilan bersungguh-sungguh menangani kasus tersebut. Terlebih, nilai ganti rugi 30 juta dolar AS bagi PT NMR yang menguasai tambang emas itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Bagi mereka, mungkin nilai ganti rugi itu hanya nol koma sekian persen dari keuntungan yang bisa diperoleh. Karena itu, agar pencemaran tidak terulang kembali dan demi kedaulatan negara, penegakan Pasal 40 berkait dengan ancaman pidana 10 tahun penjara bagi pencemaran yang tidak mengakibatkan korban jiwa dan 15 tahun jika pencemaran sangat parah dan muncul korban jiwa, harus benar-benar dijalankan. Pidana itulah, yang bakal membuat semua pihak jera atau takut, minimal berhati-hati dalam mengeksploitasi lingkungan.

Instrumen penegakan hukum yang kita miliki sebenarnya sudah cukup. Namun kembali lagi, maukah kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Tentu jika mau, kasus Newmont, Freeport, dan yang terbaru Lapindo Brantas, tidak akan terjadi. Jika itu terus berlanjut, mitos bahwa negara kita adalah negara sejuta bencana, semakin menjadi kenyataan. Yang lebih parah lagi, sektor ekonomi lain seperti perikanan laut justru akan semakin terpuruk.

Bila kita mengacu Pasal 33 UUD 45 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tentu akan muncul pertanyaan, sudahkah amanah itu terwujud? Kita tidak perlu menggunakan indikator yang terlalu rumit. Masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi suatu sumber daya alam merupakan indikator yang paling mudah. Apakah mereka bisa hidup sejahtera dengan pengeksploitasian sumber daya alam itu atau justru harus terusir, menderita, serta hidup dalam kemiskinan dan pencemaran. Jika mereka saja tidak makmur, bagaimana mungkin eksploitasi sumber daya alam itu bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia?

Potret Buram Hukum Lingkungan

VONIS bebas bagi PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan presiden direkturnya (SM, 25/4) dari dakwaan pencemaran dan perusakan lingkungan Teluk Buyat, tidak terlalu mengejutkan. Bahkan hal itu sudah bisa diprediksi sebelumnya, terlebih jika melihat kinerja pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

Sejak penandatanganan perjanjian damai RI-Newmont awal tahun lalu di kantor Menko Kesra berkait dengan pencabutan gugatan perdata dan kesedian PT NMR membayar ganti rugi 30 juta dolar AS, sikap pemerintah semakin melunak. Perjanjian itu juga membuat Newmont terbebas dari tuntutan perdata 117,68 juta dolar AS sebagai ganti rugi material dan Rp 150 miliar untuk kerugian immaterial.

Pernyataan KLH yang berubah-ubah sudah mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah untuk mengungkap ketidakadilan bagi warga Teluk Buyat dan lingkungan hidup. Terlebih pascaperjanjian itu, Abu Rizal Bakrie menyatakan bahwa pemerintah belum tentu menang jika tuntutan dilanjutkan.

Kelemahan dan ketidakseriusan pemerintah yang kedua juga terlihat lewat alasan yang membuat PT NMR dan presiden direkturnya lepas dari jerat hukum pidana. Yakni data pencemaran yang diajukan jaksa penuntut umum berbeda dari data penelitian lainnya. 

Kita tentu masih ingat tragedi Buyat yang mencuat beberapa tahun silam, tetapi saat ini kembali tenggelam oleh berbagai kasus lingkungan dan musibah lainnya. Sebanyak 266 warga Buyat Pante terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pindah ke permukiman baru Duminaga. Sebab setelah PT NMR membuat pipa sepanjang 10 km dan membuang limbah ke Teluk Buyat, tempat tinggal mereka berubah seperti kawasan penampung limbah. Warga terserang bermacam penyakit seperti TBC, ISPA, lipoma, demetitis, dan cepholgia.

Lebih sayang lagi, pemerintah tidak mampu atau tidak mau membuktikan pencemaran itu dengan data yang akurat. Yang tersisa tinggal penderitaan rakyat kecil dan kerusakan lingkungan hidup di balik gemerlapnya industri pertambangan.

Tentu, itu semua tidak terlepas dari lemahnya penegakan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lazim disebut UULH. Memang benar bahwa sengketa lingkungan berkait dengan kerugian perdata bisa diselesaikan lewat jalur di luar pengadilan. Dalam kasus Newmont, berdasarkan Pasal 30-33 UULH, pemerintah dan pihak yang bersangkutan bisa melakukan negosiasi berkait dengan pelaksanaan ganti rugi yang akhirnya keluar nilai 30 juta dolar AS. Namun berdasarkan pasal-pasal tersebut pula, ganti rugi tidak serta-merta mengubah atau memengaruhi proses hukum pidananya. Apalagi, fakta di lapangan menujukkan bahwa aktivitas pembuangan limbah oleh PT NMR telah mengakibatkan kerusakan sangat fatal di Teluk Buyat. Bahkan telah jatuh korban jiwa. 

Seharusnya, pemerintah lewat lembaga peradilan bersungguh-sungguh menangani kasus tersebut. Terlebih, nilai ganti rugi 30 juta dolar AS bagi PT NMR yang menguasai tambang emas itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Bagi mereka, mungkin nilai ganti rugi itu hanya nol koma sekian persen dari keuntungan yang bisa diperoleh. Karena itu, agar pencemaran tidak terulang kembali dan demi kedaulatan negara, penegakan Pasal 40 berkait dengan ancaman pidana 10 tahun penjara bagi pencemaran yang tidak mengakibatkan korban jiwa dan 15 tahun jika pencemaran sangat parah dan muncul korban jiwa, harus benar-benar dijalankan. Pidana itulah, yang bakal membuat semua pihak jera atau takut, minimal berhati-hati dalam mengeksploitasi lingkungan.

Instrumen penegakan hukum yang kita miliki sebenarnya sudah cukup. Namun kembali lagi, maukah kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Tentu jika mau, kasus Newmont, Freeport, dan yang terbaru Lapindo Brantas, tidak akan terjadi. Jika itu terus berlanjut, mitos bahwa negara kita adalah negara sejuta bencana, semakin menjadi kenyataan. Yang lebih parah lagi, sektor ekonomi lain seperti perikanan laut justru akan semakin terpuruk.

Bila kita mengacu Pasal 33 UUD 45 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tentu akan muncul pertanyaan, sudahkah amanah itu terwujud? Kita tidak perlu menggunakan indikator yang terlalu rumit. Masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi suatu sumber daya alam merupakan indikator yang paling mudah. Apakah mereka bisa hidup sejahtera dengan pengeksploitasian sumber daya alam itu atau justru harus terusir, menderita, serta hidup dalam kemiskinan dan pencemaran. Jika mereka saja tidak makmur, bagaimana mungkin eksploitasi sumber daya alam itu bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia?

dimuat di Suara Merdeka tanggal 2 Mei 2007